Penataan Desa Menuju Desa Mandiri

 

KENDAL - Diterbitkannya UU No 6 Tahun 2014 yang mengatur desa diharapkan menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan desa mandiri, bersinergi yang bertujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut menjadi pembahasan dalam Seminar "Penataan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang digelar di Fakultas Hukum UNDIP, Rabu (15/4).

Menurut Dr Eko Sabar Prihatin SH MS pembicara dari Fakultas Hukum UNDIP mengatakan, secara filosofis desa mempunyai hak asal usul dan hak hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan UUD Tahun 1945. Untuk itu desa perlu ditata untuk mewujudkan cita-cita mensejahterakan masyarakat desa.

Penataan desa, menurut Sabar, perlu diwujudkan untuk efektifitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan kualitas tata kelola pemdes dan meningkatkan daya saing desa.

Ditambahkan oleh Asisten Pemerintahan Sekda Kendal Winarno, SH MM desa perlu perencanaan pembangunan desa untuk mewujudkan tujuan desa dengan membuat RPJMDes (Rencana PembangunanJangka Menengah Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pembangunan Desa, pembangunan kawasan perdesaan melibatkan pemerintah desa dan pengembangan sistem informasi desa.

Untuk membangun desa, lanjut Winarno, tidak bisa dilepaskan dari anggaran dan sumber pendapatan desa. Pendapatan desa berasal dari pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah, alokasi dana desa dari dana perimbangan kabupaten, bantuan keuangan, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak 3 serta lain-lain pendapatan desa yang sah.

Seminar sehari diprakarsai oleh Bagian Hukum Tata Negara Universitas Diponegoro Semarang dengan menampilkan pembicara Dr Eko Sabar Prihatin SH MS (Dosen FH Undip), Dr Lita Tyesta ALW SH MHum (FH UNDIP), Winarno SH MM (Asisten Pemerintahan Pemkab Kendal), Drs Ahmad Moqowam (anggota DPD dan Mantan Ketua Pansus RUU Desa) dan Sumaryadi (Kepala Desa Lerep Kabupaten Semarang). (Kontributor Kendal/heDJ)