Rapat Koordinasi Daerah Kebijakan administrasi Kependudukan

Penyelenggaraan pemerintahan di bidang kependudukan berkait erat dengan dinamika kependudukan yaitu perubahan-perubahan terhadap tingkat fertilitas, moralitas, dan migrasi. Masalah kependudukan merupakan masalah umum yang dimiliki oleh setiap Negara di dunia ini. Secara umum, masalah kependudukan berbagai Negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu dalam hal kualitas dan kauntitasnya. Berbagai permasalahan dan persoalan yang dihadapi oleh Negara ini sebagai suatu kesatuan yan g utuh dan tak terpisahkan.

Dalam rangka pengaturan permasalahan daerah kebijakan Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan pengelola barang milik Negara  Salah satu tujuan penyusunan laporan BMN adalah sebagai bahan untuk penyusunan neraca Kementerian Perindustrian. Oleh karena itu, agar relevan dengan tujuannya, maka pelaporan BMN, dalam hal ini, harus disajikan sesuai dengan kaidah-kaidah penyusunan neraca, yang antara lain dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 sebagaimana telah diuraikan di atas menjadi penggolongan sesuai dengan akun neraca sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar. Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam pos-pos neraca yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Dalam rangka mendukung pengelolaan BMN yang baik dan seiring dengan bergulirnya reformasi keuangan, Pemerintah telah menerbitkan paket perundangan yang mengatur mengenai keuangan dan perbendaharaan negara melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2004.

Selanjutnya, sebagai peraturan pelaksanaan atas kedua Undang-undang tersebut terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D). Pengelolaan BMN sebagaimana diatur dalam PP Nomor 27 Tahun 2014 dimaksud meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Lingkup pengelolaan BMN tersebut merupakan siklus logistik yang lebih terinci sebagai penjabaran dari siklus logistik sebagaimana telah diamanatkan dalam penjelasan pasal 49 ayat 6 UU Nomor 1 Tahun 2004, yang antara lain didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan.

. Dalam rangka Pengelola Barang Milik Negara yang baik dengan  administrasi  kependudukan,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan  Rapat koordinasi Daerah Kebijakan Administrasi Kependudukan  Tahun Anggaran 2018 ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir guna mendukung dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan..

 Dasar Pelaksanaan

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Provinsi   Jawa      Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5234 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah ;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah ;
  5.  Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Nomor : 01526/DPA/2018 Tanggal 29 Desember 2017 Program Penataan Administrasi Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;