Seminar Administrasi Kependudukan bagi Tim PKK tentang Kartu Identitas Anak ( KIA ) se Jawa Tengah

Kartu Identitas Anak (KIA) merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, khususnya bagi anak. Melalui KIA selain sebagai pengenal juga dapat menjadikan anak dapat mengakses pelayanan publik secara mandiri. Kebijakan KIA ini juga untuk mendata penduduk sejak lahir sampai nanti waktunya anak-anak dapat mempunyai e-KTP pada usia 17 tahun.

Pemerintah saat ini telah menerbitkan Kartu Identitas bagi anak dengan telah dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak untuk mengatur pelaksanaan Program KTP anak yang di tanda tangani pada tanggal 15 Januari 2016.  Tujuan dari kartu idnetitas anak( KIA ) ini yaitu bertujuan untuk mening­kat­kan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara.( Permendagri No. 2 Tahun 2016). Masa berlaku KIA baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun. Sedangkan masa berlaku KIA untuk anak di atas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari

Bahwa pada saat ini anak berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yang berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan Sistem Informasi dan Administrasi Kependudukan, sehingga dipandang perlu adanya penerbitan Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat menjadi KIA. KIA adalah Identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 tahun dan belum menikah yang nantinya ditertibkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota Pemerintah menerbitkan KIA bertujuan untuk meningkatkan pendataan, perlindungan dan pelayanan public serta sebagai upaya memberikan perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga Negara Indonesia.

Ada pun dasar hukum KIA antara lain Pasal 27 UU No. 35/2014 tentang Perubahan Atas UU No. 23/2002 tentang Perlindungan Anak, serta UU No. 23/2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah dengan UU 24 tahun 2013.

Dalam Penerbitan KIA tidak perlu dilakukan perekaman data kependudukan sebagaimana penerbitan KTP Elektronik namun setelah memasuki usia 17 tahun harus mengikuti perekaman guna diterbitkanya KTP Elektronik pengganti KIA. Kartu Identitas Anak (KIA) berisikan nama, alamat, nama orang tua, nomor kartu penduduk, dan sejumlah identitas diri lainnya. Dalam penerbitan KIA dimungkinkan diadakan kerjasama dengan pihak ketiga (Swasta) berupa pemberian Insentif (kemudahan/Fasilitas) kepada pemilik KIA seperti diskon harga ditempat tempat tertentu contoh tempat hiburan, toko buku, rumah makan

Alasan pertimbangan Pemerintah menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) antara lain bahwa saat ini anak berusia kurang kurang dari 17 tahun dan belum menikah tidak memiliki identitas penduduk yng berlaku secara nasional dan terintegrasi dengan SIAK. Pertimbangan lainnya pemerintah berkewajiban untuk memberikan identitas penduduk WNI sebagai upaya perlindungan dan pemenuhan hak konstitusional warga negara. Selain itu, pemberian identitas kependudukan kepada anak mendorong peningkatan pendataan, perlindungan dan pelayanan publik untuk mewujudkan hak terbaik bagi anak. Adapun persyaratan untuk penerbitan KIA bagi anak kurang 5 tahun adalah (1) fotocopy kutipan akta kelahiran dan menunjukan aslinya; (2) KK asli orangtua/wali;'(3) KTP-el asli kedua oangtuannya/wali. Persyaratan tersebut juga berlaku bagi anak berusia 5 sampai dengan 17 tahun kurang sehari, ditambah dengan dua pas foto anak ukuran 2x3 cm. Selain kepada WNI juga menerbitkan KIA bagi orang asing ( bukan WNI ) dengan persyaratan fotocopy passport dan izin tinggal tetap, KK dan KTP-el asli orang tuanya.

Informasi yang ditampilkan dalam Kartu Identitas Anak (KIA) antara lain memuat elemen data : NIK, nama, jenis kelamin, golongan darah, tempat/tanggal lahir, nomor kartu keluarga, nama kepala keluarga, nomor akta kelahiran, agama, kewarganegaraan, alamat, masa berlaku, tempat penerbitan, nomenkalatur dinas, nama dan tanda tangan kepala dinas.

Kartu Identitas Anak (KIA) ini didesain berwarna merah dengan ketebalan tujuh lapis atau 890 mikron yang dilengkapi pula dengan QR Code, sejenis barcode yang berisi informasi tentang data-data kependudukan yang tercetak di kartu.

Kebijakan kartu identitas anak ini mungkin bisa di­katakan sebagai salah satu bentuk pengawasan dan per­lin­dungan terhadap anak. Sebagaimana yang kita keta­hui pada tahun lalu sempat ada wacana tentang pe­ne­rapan pidana kebiri bagi pelaku kekerasan terhadap anak. Tak hanya kekerasan ter­ha­dap anak, kenakalan anak pun masih menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah kita.

Dalam rangka penyajian dan pemberian informasi untuk menyelenggarakan Seminar Administrasi Kependudukan tentang Kartu Identitas Anak ( KIA ) bagi Tim Penggerak PKK se Jawa Tengah,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Seminar Administrasi Kependudukan tentang Kartu Identitas Anak ( KIA ) bagi Tim Penggerak PKK se Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Untuk membantu khususnya di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota guna mendukung capaian   Akte  Kelahiran   dan Kartu Identitas Anak ( KIA )..

Dasar Pelaksanaan

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Provinsi   Jawa      Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5234 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah ;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah ;
  9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Nomor : 01526/DPA/2018 Tanggal 29 Desember 2017 Program Penataan Administrasi Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;