Bimtek Front Office Pendaftaran Penduduk

Pelayanan Publik saat ini diakui sudah semakin baik, namun masih muncul keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diterimanya. Oleh karena itu upaya meningkatkan kualitas pelayanan harus selalu dilakukan guna menyempurnakan kelemahan dan kekurangan termasuk menutup penyimpangan dalam pelayanan. Untuk itu sering dengan reformasi birokrasi, marilah kita selalu berinovasi dalam memberikan pelayanan administrasi kependudukan guna peningkatan kualitas pelayanan dan kepuasan masyarakat.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi yang semakin pesat, sudah semestinya pelayanan administrasi kependudukan juga dituntut untuk menyesuaikan pendukung pelayanan, salah satunya layanan pengaduan masyarakat dengan memanfaatkan medoia social.

Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang pelayanan Publik menyebutkan bahwa Negara berkewajiban melayani setiap warga Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kemudian untuk membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.

Pelayanan Publik pada dasarnya menyangkut aspek kehidupan yang sangat luas. Dewasa ini pelayann dalam berbagai hal terus mengalami peningkatan secara signifikan hal ini  perlu adanya peran petugas Front Office dalam menerima setiap tamu yang datang di setiap kantor Disdukcapil. Kantor depan ( Front Office ) adalah cermin dari kualitas Instansi/Kantpr, ketika pertama kali bagi tamu saat memasuki kantor. Oleh sebab itu, bagian ini merupakan salah satu bagian yang paling penting dalam hal mewujudkan tujuan instansi/kantor sehingga pelayanan dan kepuasan masyarakat terutama di lingkungan  dukcapil dapat terwujud.

Dalam rangka pelayanan publik,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petugas Front Office Pendaftaran Penduduk Tahun Anggaran 2018 ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi yang ada dalam pelayanan administrasi kependudukan . khususnya di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota guna mendukung dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan..

 Dasar Pelaksanaan

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Provinsi   Jawa      Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5234 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah ;
  8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah ;
  9. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Nomor : 01526/DPA/2018 Tanggal 29 Desember 2017 Program Penataan Administrasi Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;