Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan Tahun 2018.

Untuk mengatasi permasalahan kependudukan sangat di butuhkan adanya Sumber Daya Manusia yang mampu cakap dan handal dalam mengelola Administrasi Kependudukan. Dijelaskan bahwa administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan serta perdayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Ada 5 fungsi petugas Registrasi Administrasi Kependudukan yakni melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa kependudukan yang dilaporkan oleh penduduk warga Negara Indonesia melakukan verifikasi dan validasi data peristiwa penting khususnya  kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk warga negara Indonesia. Pencatatan dalam buku harian, buku mutasi penduduk dan buku induk penduduk. Pemrosesan penerbitan dokumen kependudukan dan sebagai penghubung dalam penyampaian dan  pengambilan dokumen kependudukan.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan, melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi penduduk serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Furthermore Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register pencatatan sipil pada instansi pelaksana. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti outhentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.  Adapaun manfaat dokumen kependudukan adalah :

  1. Memberikan kejelasan identitas dan status bagi penduduk.
  2. Memberikan kepastian hukum.
  3. Memberikan perlindungan hukum dan kenyamanan bagi pemiliknya.
  4. Memberikan manfaat bagi kepentingan administrasi dan pelayanan publik lainnya.

Berdasarkan Keputusan Peraturan Menteri Dalam Negeri ( permendagri ) Nomor 54 Tahun 1999 tentang pedoman penyelenggaraan pendaftaran penduduk. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan bioadat penduduk, pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan penduduk rentan.  Administrasi Kependudukan yaitu penertiban dokumen kependudukan seperti kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan.  Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang persyaratan dan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil serta peraturan menteri dalam negeri No. 19 Tahun 2010 tentang formulir dan buku yang digunakan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

Dalam rangka penyajian dan pemberian informasi administrasi kependudukan,  Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil  Provinsi Jawa Tengah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Petugas Registrasi Administrasi Kependudukan Tahun Anggaran 2018 ini dengan sebaik-baiknya dari awal sampai akhir. Untuk mengkoordinasikan dan mensinergikan potensi yang ada dalam pelayanan administrasi kependudukan . khususnya di Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota guna mendukung dan meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan..

  Dasar Pelaksanaan

  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang  Pembentukan Provinsi   Jawa      Tengah ( Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92 ) ;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,  Tambahan  Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 5234 ) ;
  4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
  1. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ;
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
  3. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Jawa Tengah ;
  4. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemerdayaan Masyarakat, Desa Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah ;
  5. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran ( DPPA ) Nomor : 01526/DPA/2018 Tanggal 29 Desember 2017 Program Penataan Administrasi Kependudukan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2018 ;