Penerimaan Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Sragen

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri bahwa sampai dengan saat ini belum ada rencana kebijakan Pemerintah terkait moratorium pelaksanaan Pilkades serentak pada Tahun 2019, sehingga bagi Pemerintah Kabupaten yang akan melaksanakan Pilkades serentak Pada Tahun 2019 dipersilahkan sepanjang dapat menjaga kondusifitas wilayah di daerah mengingat waktunya berdekatan dengan pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019. Hal tersebut disampaikan Kepala Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Drs. Sudaryanto, M.Si saat menerima konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten Sragen pada hari Kamis (18/1) Kantor Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Rombongan Komisi I DPRD Kabupaten Sragen dipimpin oleh Suroto Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Sragen didampingi dari Sekretariat DPRD Kabupaten Sragen dan Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sragen melakukan konsultasi ke Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah terkait Persiapan Pilkades secara Serentak Tahun 2019.

Secara normatif berdasarkan pasal 40 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa diatur bahwa pemilihan kepala desa secara serentak dapat dilaksanakan secara bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 diatur bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai interval waktu pemilihan kepala desa secara bergelombang diatur dengan peraturan bupati.

Pelaksanaan pemilihan kepala desa secara serentak di Kabupaten Sragen untuk Gelombang I telah dilaksanakan pada Tahun 2016 di 19 desa dan untuk Gelombang II telah dilaksanakan pada Tahun 2017 di 10 desa. Pada Tahun 2018 ini terdapat 2 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Desember 2018, sedangkan pada Tahun 2019 mendatang terdapat 165 kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya pada bulan Maret sampai dengan Desember 2019. *