Rapat Perdana Fasilitasi Raperda Kabupaten terkait Pemerintahan Desa

Bertempat di Ruang Rapat Kerjasama Desa Kantor Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah pada hari Selasa (16/1) dan hari Rabu (17/1) untuk pertama kalinya dilakukan rapat fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten terkait Pemerintahan Desa. Plt. Kepala Bidang Penataan Desa Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Drs. Budiharjo, MM saat memimpin rapat mengatakan bahwa pelaksanaan fasilitasi terhadap rancangan Perda Kabupaten dan rancangan peraturan bupati yang mengatur terkait dengan pemerintahan desa yang selama ini dilaksanakan di Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah mulai tahun 2018 dilaksanakan di Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 68 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah.

Lebih lanjut pada kesempatan tersebut Drs. Budiharjo, MM mengatakan bahwa tujuan pelaksanaan fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten dan rancangan peraturan bupati agar tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan/atau kesusilaan. Bertentangan dengan kepentingan umum dimaksud meliputi: terganggunya kerukunan antarwarga masyarakat; terganggunya akses terhadap pelayanan publik; terganggunya ketenteraman dan ketertiban umum; terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar-golongan, dan gender.

Pada hari Selasa (16/1) dilaksanakan pembahasan fasilitasi 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Perubahan Atas Perda Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pencalonan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa, dan Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Selanjutnya pada hari Rabu (17/1) dilaksanakan pembahasan fasilitasi 2 (dua) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga, yaitu Raperda Kabupaten Purbalingga tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan, dan Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan atau Kelurahan Menjadi Desa, dan Raperda Kabupaten Purbalingga Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Rapat Fasilitasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga dihadiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; Bagian Hukum Setda Kabupaten Purbalingga, Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Purbalingga, Dispermasdes Kabupaten Purbalingga, dan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Purbalingga. Selain dihadiri dari SKPD terkait Rapat Fasilitasi tersebut juga dihadiri Wahyono, S.IP Ketua Pansus V DPRD Kabupaten Purbalingga.

Secara umum Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga yang disampaikan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk dilakukan fasilitasi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun demikian berdasarkan pembahasan yang dilakukan pada saat rapat fasilitasi bersama dengan SKPD terkait masih terdapat beberapa hal yang perlu dicermati kembali dan disempurnakan sebelum 5 (lima) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga tersebut ditetapkan. *