RAKOR P3MD Jateng, Harmonisasi Pembangunan Desa melalui Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat

Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Jawa Tengah melalui dana dekonsentrasi Tahun Anggaran 2017  Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dari  Kemendes PDTT RI, menggelar Rapat Koordinasi untuk menyamakan persepsi terkait pembangunan desa .

“ Saya menyambut baik Rapat Koordinasi ini sebagai sarana meningkatkan koordinasi, pembinaan, dan penguatan sinergitas untuk optimalisasi pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Semua stakeholders desa harus mampu nyawiji dalam satu frame pemahaman yang sama untuk membangun dan memberdayakan masyarakat desa “,  tutur Bapak Sri Puryono, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah pada pembukaan Rapat Koordinasi Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD)  Provinsi Jawa Tengah Periode II tahun Anggaran 2017 pada Rabu (22/11) di Hotel Best Western, Sukoharjo

“ Apalagi kini telah ada nota kesepahaman terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan dana desa yang ditandatangani oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, Menteri Dalam Negeri RI, serta Kapolri pada 20 Oktober 2017 lalu. Maka kemudian perlu langkah-langkah lebih lanjut berupa Perjanjian Kerjasama (PKS), yang mengatur lebih detail tugas dan fungsi masing – masing unsur tersebut sehingga tidak terjadi salah persepsi dalam melakukan pengawalan pembangunan Desa,” lanjutnya.

Menurut beliau, pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diprogramkan hendaknya dapat memberikan manfaat dan dampak terhadap masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraannya. Keberhasilan pembangunan tergantung pada bagaimana memanage desa dengan baik, Jawa Tengah mempunyai 7809 desa, dan ini merupakan potensi.

Di sisi lain, permasalahan bangsa yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan segera saat ini adalah masalah kemiskinan dan pengangguran. Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan langkah-langkah taktis dan strategis yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi. Lahirnya UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa menempatkan desa sebagai entitas yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri atau otonom kebijakan ini berpengaruh pada kebijakan pembangunan nasional.

Hal itu karena desa tidak lagi menjadi objek pembangunan tetapi sebagai subjek atau pelaku pembangunan itu sendiri. Melalui mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif dokumen perencanaan desa harus dapat mengakomodasi aspirasi masyarakat agar teridentifikasi secara komprehensif, dengan segala solusi yang dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi desa.

Untuk mewujudkan pengelolaan anggaran secara transparan dan akuntabel oleh pemerintah desa khususnya yang bersumber dari dana desa, maka Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia mengembangkan aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Desa (Sipede) berbasis web, sehingga masyarakat umum nantinya diharapkan dapat melihat dan mengetahui program dan kegiatan yang didanai dari dana desa.

Pada kesempatan yang sama, juga di launching “ Klasifikasi Perkembangan BUM Desa untuk Pengembangan Ekonomi Lokal Desa “ oleh Sekretaris daerah Provinsi Jawa Tengah. Dengan mendirikan BUM Desa menunjukkan bahwa desa  mampu berkreasi dan berinovasi dalam menggali potensi desa. Ini baik sekali karena bukan hanya mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desa, tapi juga menciptakan entrepreneur-enterpreneur tangguh yang dapat membuka banyak kesempatan kerja bagi masya-rakat desa. Jadi desa itu bukanlah sebatas tempat menggelar pembelanjaan anggaran semata.

Perkembangan pembentukan BUMDesa di Jawa Tengah menunjukkan progres yang luar biasa. Pada tahun 2013 baru tercatat 122 unit, dan pada tahun 2016 melonjak menjadi 1.413 unit. Sedang pada pertengahan tahun 2017 mencapai 2.323 unit. Hal ini karena  Pemerintah, Pemerintah  Provinsi dan Pemerintah Kabupaten  telah terus menerus mengupayakan untuk mendorong semua desa agar mendirikan dan membentuk badan usaha.

“ Saya hanya ingin nderek titip pesen bahwa setelah BUM Desa berdiri, maka sejak awal harus disadari ke mana arah pertumbuhan dan perkem-bangannya. Dengan demikian, BUM Desa nantinya akan tumbuh dan berkembang ke arah yang sejalan dengan semangat pendiriannya, yaitu berprofit dan beroperasional secara ideologis untuk kesejahteraan warga desa” , tutur beliau.

Sementara itu, Panitia Penyelenggara Kegiatan Rakor P3MD periode II, Drs. Sudaryanto M.Si, mengatakan kegiatan mengambil mengambil tema “ Harmonisasi Pembangunan Desa melalui Pendampingan dan Pembinaan Masyarakat  “  tersebut, menghadirkan Narasumber dari POLDA Jateng, Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Akademisi dari Universitas Sebelas Maret Surakarta, juga dari Staf Khusus Gubernur Jateng.

Dilaporkan oleh beliau rapat koordinasi mengundang 383 orang terdiri dari unsur OPD Provinsi, POLDA Jateng, Kejati Jateng, Dinas PMD Kab dan BAPPEDA Kab se- Jateng, Tenaga Ahli Kab se- Jateng, Perwakilan camat dan perwakilan  pendamping desa, dilaksanakan selama 4 hari mulai dari 21- 24 November 2017, di Hotel Best Western Solo Baru, Kab. Sukoharjo. (IT/pmd)

Materi Nartasumber dapat diunduh di :

https://www.dropbox.com/sh/xkpm9ruvw2dgl0m/AABxM7sex6qrqHjBMuTpH__ra?dl=0