Upaya Percepatan Penetapan Peraturan Bupati terkait Kewenangan Desa

Pemerintah kabupaten diharapkan agar segera dapat menetapkan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa sesuai Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa paling lambat bulan November 2017 sesuai dengan Surat Mendagri tanggal 19 Oktober 2016 Nomor 140/6815/BPD hal Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa. Hal tersebut disampaikan oleh Plt. Kepala Bidang Penataan Desa Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah Drs. Budiharjo, MM saat memimpin Rapat Konsolidasi Penyusunan Perbup terkait Kewenangan Desa pada hari Rabu (8/11) di Kantor Dispermades Dukcapil Provinsi Jawa Tengah.

Rapat Konsolidasi Penyusunan Perbup terkait Kewenangan Desa dilaksanakan guna menentukan langkah tindaklanjut terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Wonogiri) yang telah dikoordinasikan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kepada Ditjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri sesuai dengan ketentuan dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa.

Dalam Rapat Konsolidasi dimaksud dihadiri dari unsur Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah; Bagian Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Jepara; Dispermades Kabupaten Jepara, Purbalingga dan Wonogiri; Tenaga Ahli Kabupaten Jepara, Purbalingga dan Wonogiri.

Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendagri tanggal 4 September 2017 Nomor 188.45/5506/BPD hal Percepatan Penetapan Peraturan Bupati/Walikota tentang Kewenangan Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal Usul dan Lokal Berskala Desa yang disampaikan kepada Kepala Dinas PMD Provinsi dengan tembusan antara lain kepada bupati seluruh indonesia merupakan tindaklanjut dari hasil pertemuan Desk Kewenangan Desa.

Beberapa hal telah disepakati dalam rangka upaya percepatan penetapan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Wonogiri, antara lain 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati dimaksud perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan substansi yang ada dalam Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa dimaksud.

Sebagai upaya percepatan dalam rangka menindaklanjuti Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa dimaksud terhadap 3 (tiga) Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Jepara, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Wonogiri, ketiga Pemerintah Kabupaten dimaksud siap untuk menyesuaikan draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa dengan substansi yang ada dalam Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa dimaksud dan akan segera menyampaikan kembali kepada Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah.

Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah akan mengawal terhadap draft Rancangan Peraturan Bupati tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Kabupaten Jepara, Purbalingga dan Wonogiri) yang telah disesuaikan dengan substansi yang ada dalam Surat Dirjen Bina Pemerintahan Desa dimaksud agar dapat segera mendapatkan rekomendasi dari Ditjen Bina Pemerintahan Desa. *