Tenaga Pendamping Desa harus Fair dan sesuai Kompetensi

Direktorat Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ( Ditjen PPMD) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI, melaksanakan tes tertulis dalam rangka rekrutmen Tenaga Pendamping Profesional (TPP) Program Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) Tahun 2017, secara serentak di seluruh Indonesia pada hari Minggu (10/9/2017).

Tes tertulis ini merupakan tahap kedua dari rangkaian proses rekrutmen tenaga pendamping profesional, karena sebelumnya atau proses pertama dilakukan pendaftaran dengan sistem dalam jaringan (daring) di http://pendamping2017.kemendesa.go.id.

Dalam rekrutmen via daring tahap pertama yang dilakukan pada 26-31 Agustus lalu, terdapat 20.524 orang pendaftar. Dari jumlah itu peserta yang mengikuti seleksi tes tulis selanjutnya  sebanyak  9.814 orang, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan yaitu maksimal 600% dari kuota kebutuhan.

Penyediaan tenaga pendamping professonal dilakukan melalui rekrutmen secara terbuka, dengan memenuhi prinsip prinsip transparansi, akuntabel, efisien dan memberikan peluang yang sama kepada seluruh calon pelamar. Tenaga pendamping profesional terdiri dari tenaga ahli pemberdayaan masyarakat (TAPM) di tingkat kabupaten, pendamping desa (PD) di tingkat kecamatan, pendamping lokal desa (PLD) di tingkat desa/membawahi 3 – 4 desa dalam satu kecamatan. Kekurangan kebutuhan tenaga pendamping profesional P3MD di Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2017 sebanyak 2.423 orang, dengan rincian TAPM berjumlah 20 orang, PD sebanyak 620 orang, dan PLD 1.783 orang,

Tim Seleksi rekrutmen TPP P3MD berjumlah tujuh orang (Tim Tujuh) yang terdiri unsur Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, unsur Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan unsur akademisi.

Gubernur Jawa Tengah menyempatkan diri untuk meninjau proses tes Tulis di Kampus Universitas Diponegoro Tembalang. Undip, Tembalang Semarang, Minggu (10/9).

Gubernur Ganjar Pranowo  berharap, proses seleksi tenaga pendamping profesional harus benar-benar fair dan berdasarkan kompetensi. Sehingga pada tahap berikutnya bisa menunjukkan dan membuktikan bahwa para calon tenaga pendamping profesional yang lolos semua tahapan tes adalah orang-orang yang mampu mendampingi desa, terutama dalam hal penyusunan pengelolaan anggaran serta rencana program pembangunan desa.

" Pada proses seleksi ini, penekanannya memastikan bahwa orang-orang yang lolos adalah orang yang kompeten. Karena setelah ini mereka langsung bekerja dan ini tidak bisa ditarik lagi, sehingga mereka harus mengerti persis tugasnya, " ujar Gubernur Ganjar Pranowo usai meninjau pelaksanaan tes tulis tenaga pendamping profesional tahun 2017 di Gedung Training Center

"Setelah lolos semua tahapan tes, kami akan memberikan pelatihan pratugas tentang bagaimana membangun integritas di desa. Kemudian mereka langsung bekerja mendampingi desa dengan segala tetek bengek persoalan yang ada di desa," lanjutnya.

Ia menjelaskan, selain ujian tertulis, para peserta harus mengikuti tahapan tes berikutnya, yakni wawancara dengan tim seleksi (tim tujuh)  dan tim teknis wawancara yang terdiri dari berbagai unsur, yaitu Kementerian Desa, Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Akademisi, Tenaga Ahli Provinsi, Tenaga Ahli Kabupaten, dengan harapan  dalam wawancara nanti menjadi pendalaman untuk mengetahui kapasitas kemampuan peserta tes dalam melaksanakan tugasnya.

Sejak dana desa digulirkan, pihaknya meminta agar semua perangkat desa memasang banner atau papan informasi di depan kantor desa masing-masing berisi tentang pengelolaan anggaran desa agar masyarakat tahu apa program yang dilaksanakan pemerintah desa dan peruntukan dananya.

Gubernur menyebutkan dari sebanyak 7.809 desa yang tersebar di Jawa Tengah tercatat kurang lebih tiga ribu yang sudah memasang. Artinya sekitar separuh belum memasang, padahal itu adalah gerakan awal mengajak kepala dan perangkat desa menyusun pengelolaan dana desa secara transparan.

Para pendamping profesional ini diharapkan menjadi pendamping yang menjadi sumber rujukan dan sumber bertanya tentang penyusunan pengelolaan anggaran desa yang transparan dan akuntabel, mulai dari perencanaan sampai dengan pelaporan. 

"Tugas mereka adalah mendampingi pada saat proses pembahasan anggaran seperti musdes mewajibkan mereka ikut. Kami juga sedang menyiapkan sistem bersama Dispermadesdisdukcapil untuk mengevaluasi pendamping desa," pungkasnya.

 

(it/pmd)